Meski demikian, Heru menilai pemberian hak eksklusif kepada satu pihak dalam jangka panjang tetap perlu dicermati apabila berpotensi menimbulkan ketergantungan terhadap satu penyedia infrastruktur.
Heru juga mengingatkan perkembangan teknologi telekomunikasi berlangsung lebih cepat dibandingkan kontrak kerja sama jangka panjang. Kebutuhan jaringan 5G, densifikasi jaringan, small cell, dan teknologi generasi berikutnya membutuhkan fleksibilitas dalam menentukan lokasi infrastruktur.
“Potensinya ada karena teknologi telekomunikasi berkembang jauh lebih cepat daripada kontrak jangka panjang tersebut,” ujarnya.
Menurut dia, ketergantungan pembangunan atau penambahan infrastruktur kepada satu penyedia dapat mengurangi fleksibilitas ekspansi jaringan di Badung. Pemerintah, kata dia, tidak hanya perlu memastikan keberlangsungan kerja sama, tetapi juga kemampuan daerah beradaptasi dengan perkembangan teknologi.
“Pembangunan dan penataan menara harus mengikuti pertumbuhan wisatawan, ekonomi digital, dan kebutuhan data, bukan sebaliknya,” katanya.
Heru menegaskan kebutuhan kapasitas telekomunikasi Badung tidak dapat dihitung hanya berdasarkan jumlah penduduk karena daerah tersebut merupakan destinasi wisata internasional dengan mobilitas pengguna yang tinggi.
“Putusan pengadilan harus dihormati, tetapi jangan sampai penyelesaian sengketa kontraktual menghasilkan persoalan baru berupa ketergantungan infrastruktur telekomunikasi,” ujarnya.
