Sementara itu, kuasa hukum I Made Teja, I Gusti Agung Dian Hendrawan, menilai pembuktian mengenai luasan kerusakan mangrove dalam perkara tersebut masih perlu diperjelas.
Menurut Dian, luasan kerusakan sebagaimana tercantum dalam dakwaan belum ditemukan secara pasti. Dia menilai diperlukan pembuktian lebih lanjut, termasuk melalui keterangan ahli.
“Belum menemukan secara pasti sesuai dakwaan tentang luasan kerusakan. Jadi, belum bisa menentukan cara pengukuran luasannya. Itu mungkin nanti perlu pembuktian dari ahli,” ujarnya.
Dian juga menyoroti keterangan Arbani yang memperlihatkan bahwa pengelolaan sampah membutuhkan keterlibatan berbagai sektor, mulai dari hulu hingga hilir, termasuk masyarakat.
Dia tidak menampik adanya temuan pohon mangrove yang mengalami kerusakan hingga mati. Namun, menurutnya, upaya rehabilitasi telah dilakukan sejak sebelumnya di sejumlah titik.
“Memang kalau kita berbicara di hilir, tidak dipungkiri memang ada temuan-temuan tentang pohon mangrove yang rusak. Tetapi sudah sejak dulu dilakukan upaya-upaya rehabilitasi. Dan Pak Made Teja sudah berusaha seperti itu,” ucapnya.
Dian menegaskan, kondisi kerusakan mangrove tidak serta-merta dapat disimpulkan sebagai bentuk pembiaran atau pengabaian oleh pejabat sebelumnya.
Dia menyebut I Made Teja telah melakukan berbagai upaya menjaga lingkungan, termasuk menggandeng pihak ketiga dan masyarakat untuk melaksanakan penanaman mangrove secara berkelanjutan.
Untuk agenda persidangan berikutnya, Dian mengatakan majelis hakim masih akan mendengarkan keterangan saksi fakta. Pihaknya juga berencana menghadirkan saksi yang meringankan dan ahli guna memperkuat pembelaan terhadap terdakwa.
