Banggar DPRD juga menekankan agar pembangunan infrastruktur tidak hanya mengejar kuantitas pekerjaan, tetapi memperhatikan standar dan kualitas hasil pembangunan.
“Sejumlah sektor yang menjadi perhatian antara lain fasilitas sekolah, Puskesmas, perbaikan jalan serta trotoar, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Eddy Mulya.
Kesiapsiagaan menghadapi musim hujan turut menjadi perhatian. Perangkat daerah seperti Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas Pemadam Kebakaran dan Dinas Perhubungan didorong meningkatkan kesiapsiagaan serta memperkuat koordinasi dengan BMKG dalam memantau perkembangan cuaca.
Pemkot Denpasar juga akan memperkuat koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali-Nusa Penida terkait pemantauan pintu air, pengerukan sungai, pembersihan sodetan, saluran dan drainase kota guna meminimalkan potensi genangan serta dampak bencana hidrometeorologi.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar Ida Bagus Yoga Adi Putra mengatakan penyusunan Perubahan KUA-PPAS dilakukan sebagai respons terhadap perubahan asumsi makro yang berdampak pada struktur APBD 2026.
