Ia menilai, apabila pembangunan proyek telah berlangsung cukup jauh, seperti disebutkan pihak penggugat mencapai sekitar 80 persen, maka tindakan penghentian harus memiliki dasar dan prosedur administrasi yang jelas.
“Kalau ada izin sudah dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan maka secara hukum izin itu sah. Jika pembangunan sudah berjalan, mengapa kemudian dihentikan, tentu harus ada dasar hukumnya,” katanya.
Faisal juga membedakan antara tindakan penyegelan dengan pembatalan izin. Menurutnya, penyegelan yang dilakukan aparat penegak peraturan daerah merupakan tindakan penertiban dan tidak otomatis menghapus atau membatalkan izin yang telah diterbitkan.
Jika pemerintah menemukan dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan proyek, kata Faisal, pemegang izin semestinya terlebih dahulu diberikan pemberitahuan atau teguran tertulis. Kesempatan untuk memperbaiki atau memenuhi ketentuan yang dianggap belum sesuai juga perlu diberikan sebelum tindakan lebih lanjut dilakukan.
“Sebagai pejabat pemerintahan, apabila menemukan adanya penyimpangan, seharusnya diberi tahu terlebih dahulu agar diperbaiki. Jika setelah diberi kesempatan tetap tidak dipenuhi, baru dapat dilakukan tindakan sesuai ketentuan,” ujarnya.
Ia menambahkan, keputusan pemerintah yang berkaitan dengan izin harus dilakukan secara hati-hati dan berdasarkan kewenangan yang dimiliki. Menurut Faisal, aspek kepastian hukum, kecermatan, serta perlindungan terhadap hak pihak yang telah memperoleh izin harus menjadi bagian dari pertimbangan dalam setiap tindakan administrasi pemerintahan.
Sebelumnya, pihak Pemerintah Provinsi Bali menghadirkan dua saksi dalam persidangan. Keduanya yakni Kepala Bidang Kelautan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, I Nengah Bagus Sugiarta, serta pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bali, Kadek Sri Arini.
